Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :
- Undang-Undang Nomor20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tetang Renana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Tahun 2010-2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 107 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2011-2021;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Gorontalo.
- Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo.
